Kisruh dan Cita-Cita Swasembada Pangan (Hewani)

by Busrah_KOPIPAGI

Dunia telah mengenal Indonesia sebagai negara agraris. Bukan hanya karena sebagian besar penduduk pribumi Indonesia bekerja sebagai petani, tetapi sejak tahun 1984 kita diberi anugrah oleh Yang Maha Kuasa dan merupakan hasil kerja keras dari petani-petani Indonesia. Dengan berhasil Swasembada pangan dengan angka 25,8 juta ton. Tepat pada tanggal 14 November 1985 Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Badan Pangan dan Pertanian dunia (FAO), berupa medali emas dan berhak berbicara di hadapan 165 negara yang hadir dalam konferensi di Roma (Italia) waktu itu.

Suatu kebanggaan dan capaian luar biasa dalam sektor petanian. Namun itulah dulu, kadang memang manusia cenderung merindukan masa lalunya. Berbeda dengan kini. Sektor pertanian yang terdiri dari beberapa sub sektor yakni padi, palawija, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan dalam perjalanannya akhir-akhir ini terseok-seok. Mengapa saya katakan terseok-seok? Data dari BPS mengemukakan aksi impor pangan dari tahun 2003-2013 kemarin melonjak empat kali lipat. Dari jumlah impor tahun 2003 sebesar USD 3,34 miliar menjadi USD 4,19 miliar. Jumlah keluarga tani terus berkurang, sampai tahun 2013 keluarga tani tercatat berjumlah 26,13 juta, berkurang 5,04 juta dari 31,17 juta keluarga di tahun 2003. Artinya selama tiap tahun rata-rata terjadi penyusutan sebesar 500.00 kelurga tani, termasuk juga keluarga peternak. Dan akhir tahun 2014 kemarin lagi-lagi beras, daging, kedelai, gula, jagung menjadi lagu wajib, impor. Capaian makro pertanian pun terus menurun, penyerapan tenaga kerja menurun 0,78% dari tahun sebelumnya, juga tak absen nilai tukar petani pun turun 2,18% di banding tahun 2013.

Berbicara pangan, Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam kebutuhan akan protein ialah sektor peternakan. Dari data BPS, Sub sektor peternakan sendiri di tahun 2014 kemarin menyumbang sekitar 590.000 ton untuk kebutuhan daging dalam negeri, dengan konsumsi daging rakyat Indonesia 2,36 kg/kapita/tahun. Diprediksi tahun depan meningkat 8,5% atau sekitar 640.000 ton. Juga susu yang selama sepuluh tahun terakhir kebutuhan dalam negeri, 60%nya dari impor.

Direktur Eksekutif Apfindo, Joni Liano mengatakan realisasi kebutuhan dalam negeri tahun 2014 telah mengeksekusi 3,1 juta populasi sapi. Namun belum semua sapi yang diperoleh, dari produksi lokal. Ada 2,3 juta sapi di tahun 2014 ini berasal dari produksi dalam negeri, dan sisanya ditutupi dengan Impor.

Tentu kita juga mengingat  “Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal”  (PSDSK) yang berlangsung di tahun 2014 ini. Dengan Outcome yang diharapkan; Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), meningkatnya kontribusi dari ternak lokal dalam penyediaan pangan hewani tersebut, meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak, dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak.    

Namun dipahami bersama program ini hanya tinggal kenangan, kenangan yang berlalu, seperti berlalunya manusia tak berilmu. Tiga kali berturut-turut 2001-2005, 2008-2010, hingga 2010-2014 terbukti tak berbuah hasil. Ujung-ujungnya buka keran Impor untuk mencukupi kebutuhan domestik. Walaupun lima tahun terakhir Impor Indonesia berkurang, hal tersebut sudah menjadi kegandrungan, maka untuk memenuhi kuota awal tahun 2015 ini pemerintah siap menerbitkan izin impor sapi sebanyak 246.000 ekor dari Australia.

 Sebab-sebab kegagalan swasembada daging sapi nasional harus lebih dilihat dalam kaca mata konstruksi kebijakan pemerintah secara luas, yang berarti terkait dengan tata kelola sektor pertanian/peternakan dalam skema pembangunan nasional.

Pertama, Secara sederhana kita bisa melihat perbandingan alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Pembentukan modal di sektor pertanian dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung tak sesuai kebutuhan. Hal tersebut berdampak pada beberapa sektor yang menaunginya. Termasuk sektor peternakan, tercatat alokasi APBN untuk sektor pertanian. Di tahun 2010 Rp 8,0 triliun, 2011 Rp 16,0 triliun, 2012 Rp 18,2 triliun, 2013 Rp 17,8 triliun, 2014 Rp 15,5 triliun. Sedangkan untuk belanja birokrasi dan pembelian senjata masing-masing 32 triliun dan 90 triliun. Alokasi anggaran yang seperti itu sama halnya kita mengharapkan rendahnya output produksi, derasnya impor, alih fungsi lahan, berkurangnya profesi petani/peternak, dan terpenting mengundang investasi swasta, nasional maupun asing untuk membantu menggairahkan sektor pertanian maupun peternakan.

Kedua, sempitnya lahan dan terjadinya alih fungsi lahan (konversi lahan) untuk pembangunan Infrastruktur, industri dan perumahan. Dengan mengeluarkan PP No 39 tahun 2014 tentang bidang Usaha terbuka dan tertutup dengan syarat penanaman modal, dalam rangka AEC (Asean Economic Community), pemerintah pun yang mempeloporinya. Praktis hal tersebut membuat investor menguasai sebagian besar lahan petani/peternak dan menggeser usaha kecil mereka. Berdasar data BPS perusahaan pangan telah mencapai 5.486 di tahun 2013, yang mana pada tahun 2003 masih berjumlah 4.011 perusahaan. Imbasnya Selama sepuluh tahun terakhir jumlah profesi petani/peternak berkurang hingga mencapai angka 5,04 juta keluarga.

Maka pertanyaannya, apakah dengan berkurangnya petani/peternak dan bertambahnya perusahaan pangan, dapat menggairahkan produksi domestik dan memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan nasional?, Khususnya kebutuhan akan protein hewani (daging dan susu). Sesungguhnya fakta diatas telah menjawab itu.

Ketiga, Ikut andilnya pemerintah dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Traffis and TradeI) yang dilaksanakan berdasarkan skema WTO (World Trade Organization) terbukti menimbulkan kontraversial di kalangan petani/peternak. Karena perjanjian tersebut semakin membuka peluang daging-daging impor untuk menginvasi produksi peternak lokal. UU No 18 tahun 2009 pasal 44 ayat 3, pasal 59 ayat 2, 4 dan pasal 68 ayat 4 yang jadi pelaku dan kini telah direvisi. Poin diatas seolah menampar kita agar menyelesaikan masalah seputar sistem tatakelola sektor pertanian nasional, bukan terlalu fokus pada teknis pemeliharaan sapi atau teknologi.

Maka, stimulus sektor pertanian/peternakan (artinya subsidi gila-gilaan) sangat dibutuhkan agar mampu menggenjot produksi domestik dan bersaing di AEC 2015 ini. Pemerintah harus memiliki strategi jitu untuk menambah jumlah profesi, pembukaan lahan ternak (pakan), mampu bersaing dengan produk luar negeri, dan dapat mengekspor komoditi peternakan yang memiliki nilai tambah (bukan hanya bahan mentah).

Untuk itu dibutuhkan perubahan struktural secara mendasar terkait sistem tatakelola sektor pertanian/peternakan dari hulu-hilir (dari produksi hingga distribusi dan penentuan harga), termasuk pemberian bibit sapi, subsidi pakan, pembukaan lahan pakan, dll. Dari sisi pasar mengurangi kuota impor, penetapan harga yang proporsi agar tak merugikan peternak kecil (mandiri), memberi batas yang jelas tentang barang dan jasa apa yang patut dan tidaknya untuk dikomersialisasi. Hingga akhirnya cita-cita membangun pangan yang mandiri terwujud, dan termanifestasi dalam swasembada pangan masa akan datang.

Penulis,

|Busrah Hisam Ardans|

Jurusan Ilmu Peternakan 2011